Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

Sejarah Singkat Pengadila n Agama Banyuwangi


A. DASAR HUKUM

- Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI.

a. Masa Sebelum Penjajahan.

Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang.

Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda.

Pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajan Belanda sampai dengan berakhimya penjajan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

c. Masa Kemerdekaan.

Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terietak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut.

Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar).

Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto Banyuwangi.

Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhimya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah.

Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti : perkara waris, harta bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan isntansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian.

Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari’ah.

C. YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km2.

D. DAFTAR KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi ( sejak berdiri sampai dengan sekarang)

No

N a m a

Gol. Terakhir

Pendidikan Terakhir

Tahun Menduduki

Jabatan

1

2

3

4

5

1.

K.H. Zaenuddin

-

-

1944-1950

2.

K.H. Mas'ud

-

-

1950-1961

3.

K.H. Karomaini

-

-

1961 - 1964

4.

K.H. Busyairi

-

-

1964-1973

5.

Abd. Syukur, BA.

-

Sarjana Muda

1973-1980

6.

Drs. Ibrahim Mawardi, SH.

-

Sarjana

1980-1982

7.

Salim Abd. Shomad, SH.

-

Sarjana

1982-1983

8.

H. Muhajir

IV/a

Sarjana

1983-1992

9.

Drs. Kusno, SH.

IV/b

Sarjana

1992-1998

10.

Drs. H.A Husain Elm, SH.

IV/c

Sarjana

1998-2002

11.

Drs. H. Marsaid, SH, MH.

IV/b

Sarjana

2002-2004

12.

Drs. H. Moh. Munawar.

IV/b

Sarjana

2004-2006

13.

Drs.H.Zubair Masruri,S.H

IV/c

Sarjana

2006-2008

14.

Drs. H. Mustanjid Aziz, SH. MH.

IV/c

Sarjana

2008-2010

15.

Drs. H. Hidayat Kusfandi, SH.

IV/c

Sarjana

2010 s/d sekarang

E. KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 106 Banyuwangi, telepon (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com dan website : www.pa-banyuwangi.go.id