PK di atas PK

Details

Created on Wednesday, 23 April 2014 03:06

Last Updated on Wednesday, 23 April 2014 03:06

Written by Administrator

Hits: 0

(Telaah atas Risalah Qadha’ Umar Ibn Khattab)

Oleh: Ahmad Z. Anam, M.S.I.[1]

Sekapur Sirih

Terhitung sejak pukul 15.00 Wib, Kamis, 6 Maret 2014, Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali. Itulah ruh dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 34/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan perkara judicial review yang diajukan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, S.H., M.H., Dkk. itu mengejutkan dunia hukum nasional. Beragam tanggapan bermunculan bak cendawan di musim hujan. Mulai dari praktisi, akademisi, tak terkecuali: dari lingkungan Mahkamah Agung (MA). Ada yang merespon positif. Tapi jauh lebih banyak yang menilai negatif.[2]

Artikel ini sama sekali tidak berpretensi mengomentari reaksi dari pihak manapun, termasuk dari Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan judicial review di atas. Penulis tidak memiliki kompetensi untuk itu. Kajian ini sebatas melacak pemikiran Khalifah Umar Ibn Khattab, terkait dengan upaya hukum peradilan ulang, atau dalam konteks ke-Indonesiaan, populer disebut dengan: Peninjauan Kembali.

[1] Calon Hakim Angkatan II Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu  MA-RI. Satker: Pengadilan Agama Kab. Kediri

[2] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/07/n22a7m-ketua-ma-terkejut-dengan-putusan-mk-kenapa, 07 Maret 2014.

Selengkapnya KLIK DISINI

SEMA 4 Tahun 2014, Berlakukan Rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Details

Created on Monday, 21 April 2014 01:19

Last Updated on Monday, 21 April 2014 01:19

Written by Administrator

Hits: 6

Sejumlah Rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2012 Dianulir

JAKARTA- (15/4) - Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar di akhir tahun 2013 bertempat di Pusdiklat MARI Megamendung Cisarua Bogor. Pleno ini telah menghasilkan sejumlah rumusan. Rumusan tersebut ada yang merupakan respon terhadap isu-isu hukum mutakhir yang potensial menimbulkan perbedaan pendapat. Ada juga rumusan yang merevisi rumusan yang telah disepakati sebelumnya di Pleno Kamar Tahun 2012.  Melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberlakukan rumusan hukum tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.“Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding”, demikian bunyi  SEMA 4 Tahun 2014 yang tertulis dalam angka 1 di halaman 2.

Selanjutnya...

BIBIT-BIBIT BARU PARA PUSTAKAWAN DI PENGADILAN

Details

Created on Tuesday, 22 April 2014 00:53

Last Updated on Tuesday, 22 April 2014 00:53

Written by Administrator

Hits: 1

DENPASAR-HUMAS, Selasa 15 April 2014. Kepala Biro Hukuk dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH membuka pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpustakaan pada 4 (empat) peradil;an se Bali dan Nusa Tenggara Barat. Acara ini berlangsung dari tanggal 15 – 17 April 2014. Dengan diikuti 37 Satker Pengadilan (74 peserta) pada 4 (empat) lingkunan Peradilan.

Dalam sambutannya Karo Hukum dan Humas mengatakan bahwa perpustakaan sekarang ini sudah dalam bentuk Perpustakaan Digital dimana sudah menggunakan komputerisasi, untuk menunjang hal tersebut di butuhkan seorang Pustakawan yang handal. Selain itu masih minimnya tenaga Pustakawan di Pengadilan, yang disebabkan kurangnya minat untuk menjadi Pustakawan.Melalui kegiatan Sosialisasi ini diharapkan dapat melahirkan para bibit-bibit baru Pustakawan di Pengadilan dapat tumbuh seiring dengan kebutuhan Perpustakaan di Pengadilan – Pengadilan. Karena ilmu itu mahal sehingga Perpustakaan sangat bermanfaat bagi para Pemustaka itu sendiri.Selain itu masalah anggaran juga menjadi sorotan di sosialisasi ini karena di Pengadilan itu sendiri belum ada anggaran khusus untuk Perpustakaan. Dengan ini diharapkan para Ketua serta Panitera Sekretaris di tiap-tiap Pengadilan meng-anggarkan khusus untuk Perpustakaan, mulai dari sarana prasarana serta bila memungkinkan honor untuk pengelola Perpustakaan. Untuk kedepannya di harapkan para pimpinan Pengadilan dapat mengajukan anggaran ke Mahkamah Agung sehingga anggaran khusus untuk Perpustakaan dapat terwujud.Acara ini dihadiriWakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta para narasumber yang berkompeten : Drs. H. Supriyanto, M.Si (Pustakawan Utama Perpustakan Nasional), Drs. Darwis, M.Eng. (Kabag Pengembangan Sistem Informatika), Drs. Erwin Wijanarko, SH., S.AP., M.Pd (Kabag Administrasi Jabatan Fungsional), Dra. Adriati, M., Hum. (Pustakawan Madya Perpustakaan Nasional) (hms)

89 Persen Pejabat di Peradilan Agama Telah Melaporkan LHKPN

Details

Created on Thursday, 17 April 2014 08:46

Last Updated on Thursday, 17 April 2014 08:46

Written by Administrator

Hits: 6

Jakarta l Badilag.net

Hingga akhir tahun 2013 kemarin, dari 4.942 aparat peradilan agama yang wajib menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), 4.454 orang telah menunaikan kewajibannya itu. Dengan demikian, prosentasenya mencapai 89 persen.

Data tersebut dikutip Badilag.net dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 pada Bagian Empat, yaitu Manajemen SDM: Kebijakan MA dalam Pengelolaan Anggaran serta Manajemen Aset.

Dari situ diketahui pula bahwa dari segi prosentase, aparatur peradilan agama di wilayah PTA Gorontalo duduk di nomor wahid. Seluruh wajib lapor di sana telah menyampaikan LHKPN-nya. Dengan begitu, prosentasenya 100 persen.

Tiga besar LHKPN dari segi prosentase di peradilan agama

Sedangkan dari segi jumlah, PTA Surabaya merupakan wilayah yang memiliki wajib lapor LHKPN terbanyak di lingkungan peradilan agama. Totalnya berjumlah 656 orang.

Tiga besar LHKPN dari segi jumlah di peradilan agama

Di lembaga peradilan, penyelenggara negara yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN di antaranya adalah ketua dan wakil ketua pengadilan, hakim, serta panitera/sekretaris. LHKPN itu dikirim ke KPK, lalu diverifikasi oleh lembaga antirasuah itu.

Kewajiban melaporkan LHKPN merupakan amanat dari UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Keputusan KPK Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berbeda dengan dulu, terkait dengan LHKPN, kini setiap penyelenggara negara—termasuk di lembaga peradilan—diharuskan untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Lebih dari itu, penyelenggara juga diwajibkan mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, dengan adanya situs pengecek LHKPN yang disediakan KPK, penyelenggara negara yang sudah dan belum melaporkan LHKPN dapat dengan mudah diketahui.

[hermansyah]