SUDAH SAATNYA PENETAPAN AHLI WARIS DITINGGALKAN

Details

Created on Thursday, 05 December 2013 03:49

Last Updated on Thursday, 05 December 2013 03:49

Written by Administrator

Hits: 1

Tinjauan Futuristik Acta van Dading Terhadap Kesetaraan Hak Waris

Oleh: Sugiri Permana, S.Ag MH

Inheritance law is often a gender in Islamic law when comparing the inheritance rights of men get double of women's rights. Islamic inheritance law gives the possibility of equality of men and women in some cases inheritance. This is where the emerging possibilities in completing heir to equate the rights

of men and women. Religious Courts in products related to the settlement of inheritance in the form of a fatwa inheritance, P3HP, determination of heirs agreements often arise in the division of the inheritance equally between men and women. At this time, the form of the agreement can be stated in the verdict form through the process of mediation.

Keyword : waris, kesepakatan, penetapan, putusan dan kesetaraan

A. Pendahuluan

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjamin kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Hukum waris Islam sering kali menjadi sorotan dan terkadang pula menjadi obyek untuk mendeskriditkan Islam sebagai agama samawi yang cenderung tidak berpihak pada kesetaraan gender. Adanya perimbangan hak waris antara anak laki-laki yang mempunyai dua kali dari anak perempuan (2:1) menjadi bukti tak terbantahkan, seolah-olah Islam tidak mempersamakan hak perempuan dan laki-laki.

Berbagai argumen apologi sering kali dikemukakan baik dari sudut pandang sejarah maupun argumen logis yang berkenaan dengan kedudukanlaki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga. Dalam tinjauan historis, pemberian hak waris kepada anak perempuan merupakan perubahan fenomenal bagi masyarakat Arab saat itu. Ketika turun ayat waris surat al-Nisa> [4] ayat 11, munculah berbagai protes dari kalangan sahabat. Sikap para sahabat tidak berhubungan dengan porsi 2:1, tetapi lebih dari itu, para sahabat mempertanyakan ayat di atas karena dianggap janggal dengan memberikan hak waris kepada perempuan. Hal ini menunjukkan, bahwa pada saat turunnya ayat waris, tradisi yang dominan saat itu adalah anak perempuan serta anak kecil tidak mempunyai hak waris. Oleh karenanya, ketentuan hak waris bagi perempuan merupakan perubahan yang cukup radikal bagi masyarakat Arab.

selanjutnya KLIK DISINI

PIMPINAN MA MENERIMA KUNJUNGAN PRESIDENT INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Details

Created on Tuesday, 03 December 2013 04:37

Last Updated on Tuesday, 03 December 2013 04:37

Written by Administrator

Hits: 3

JAKARTA - HUMAS, Mahkamah Agung RI menerima kunjungan President International Criminal Court (ICC), Judge Sang Hyun Song beserta rombongan pada Senin, 2 Desember 2013. Kedatangan kedua Judge Sang Hyun Song kali ini mengajak pihak Indonesia untuk bergabung dengan ICC. ICC adalah badan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Hingga 2013 jumlah negara yang bergabung dengan ICC mencapai 15 negara. ICC sendiri menangai perkara - perkara perbatasan, maritim dan lingkungan hidup. Secretary General Hugo Siblesz dari Mahkamah Arbitrase juga mengajak Mahkamah Agung RI untuk bergabung dalam keanggotaannya. Lembaga global yang didirikan tahun 1889 ini memaparkan perkembangan menarik yang tengah terjadi saat ini yakni di wilayah Filiphina dan China. Ketua Mahkamah Agung RI menyambut baik ajakan ini, namun beliau menyampaikan bahwa Indonesia selama ini telah berperan aktif dalam berbagai organisasi dunia. Misalnya dalam hal kesejahteraan hak anak dan penanaman modal asing. Hal - hal tersebut sudah diterapkan dengan baik di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa keikutsertaan sebuah negara dalam keanggotaan organisasi haruslah dilakukan ratifikasi. Di akhir pertemuan, kedua delegasi melakukan tukar menukar cinderamata. (ifh/humas)

PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HAK SIPIL DAN HAK POLITIK

Details

Created on Wednesday, 04 December 2013 02:42

Last Updated on Wednesday, 04 December 2013 02:42

Written by Administrator

Hits: 3

Oleh: Alimuddin,.SHI,.MH.[1]

PROLOG

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.[2] Sepanjang tahun 2012, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2013, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2013, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. [3] Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law).

[1] Hakim Pengadilan Agama Pandan/Redaktur Majalah Digital Peradilan Agama (Badilag)/Pengkaji Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Keluarga di Indonesia.

[2] Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. I

[3] Tim Analisa Situasi dalam Kata Pengantar, ibid, hal. ii-iii

selengkapnya KLIK DISINI

SUMPAH (QASAM) DALAM AL-QUR’AN

Details

Created on Monday, 02 December 2013 04:19

Last Updated on Monday, 02 December 2013 04:19

Written by Administrator

Hits: 7

Oleh : Dra. Nurlen Afriza

(Hakim PASawahlunto)

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (al-Quran) kepada hamba-Nya dan untuk keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir penutup nabi-nabi .

Qasam (sumpah) adalah kebiasaan orang Arab dalam setiap melakukan kegiatannya, baik itu akan dilaksanakan atau pun tidak. Bagi orang Arab sumpah adalah suatu kebiasaan tidak seperti kita, sumpah adalah suatu hal yang sangat identik dengan janji yang mana agar janji itu di tepati. Karena sumpah yang kita katakan haruslah kita tepati, kalau tidak kita sebagai orang yang bersumpah akan dikenakan kaffarah.

Dalam arti dengan  peringatan dan bentuk kalimat yang kuat dan kokoh, sehingga dengan demikian barulah tergoyahkan keingkarannya tersebut. Disamping itu qasam (sumpah) dalam pembicaraan merupakan salah satu uslub pengukuhan kalimat yang diselingi dengan bukti konkrit dan dapat menyeret lawan untuk mengakui apa yang diingkarinya.  Dan hal inilah merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menyadarkan mereka.

Sebagaimana di ketahui  bahwa sudah menjadi kebiasaan manusia dalam semua masa atau waktu jika berbicara, berjanji dan bersemboyang, maka mereka selalu ingin memperkuatnya dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan sumpah. Dengan sumpah, pendengar akan yakin dan mantap dalam menerima dan mempercayai ucapan yang didengarnya. Sebab pembicaraan yang diperkuat dengan itu, berarti sudah dipersaksikan di hadapan Tuhan.

selengkapnya KLIM DISINI