89 Persen Pejabat di Peradilan Agama Telah Melaporkan LHKPN

Details

Created on Thursday, 17 April 2014 08:46

Last Updated on Thursday, 17 April 2014 08:46

Written by Administrator

Hits: 6

Jakarta l Badilag.net

Hingga akhir tahun 2013 kemarin, dari 4.942 aparat peradilan agama yang wajib menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), 4.454 orang telah menunaikan kewajibannya itu. Dengan demikian, prosentasenya mencapai 89 persen.

Data tersebut dikutip Badilag.net dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 pada Bagian Empat, yaitu Manajemen SDM: Kebijakan MA dalam Pengelolaan Anggaran serta Manajemen Aset.

Dari situ diketahui pula bahwa dari segi prosentase, aparatur peradilan agama di wilayah PTA Gorontalo duduk di nomor wahid. Seluruh wajib lapor di sana telah menyampaikan LHKPN-nya. Dengan begitu, prosentasenya 100 persen.

Tiga besar LHKPN dari segi prosentase di peradilan agama

Sedangkan dari segi jumlah, PTA Surabaya merupakan wilayah yang memiliki wajib lapor LHKPN terbanyak di lingkungan peradilan agama. Totalnya berjumlah 656 orang.

Tiga besar LHKPN dari segi jumlah di peradilan agama

Di lembaga peradilan, penyelenggara negara yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN di antaranya adalah ketua dan wakil ketua pengadilan, hakim, serta panitera/sekretaris. LHKPN itu dikirim ke KPK, lalu diverifikasi oleh lembaga antirasuah itu.

Kewajiban melaporkan LHKPN merupakan amanat dari UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Keputusan KPK Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berbeda dengan dulu, terkait dengan LHKPN, kini setiap penyelenggara negara—termasuk di lembaga peradilan—diharuskan untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Lebih dari itu, penyelenggara juga diwajibkan mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, dengan adanya situs pengecek LHKPN yang disediakan KPK, penyelenggara negara yang sudah dan belum melaporkan LHKPN dapat dengan mudah diketahui.

[hermansyah]

Ini Cerita di Balik Promosi dan Mutasi Pimpinan PTA Edisi April 2014

Details

Created on Tuesday, 15 April 2014 06:17

Last Updated on Tuesday, 15 April 2014 06:22

Written by Administrator

Hits: 7

Dirjen Badilag ketika menghadiri wisuda purnabhakti Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.Hum sebagai Ketua PTA Samarinda, 26 Maret 2014.

Badilag.net

Pekan lalu, Badilag mengumumkan hasil rapat pimpinan MA mengenai promosi dan mutasi pimpinan PTA/MS Aceh. Secara keseluruhan, ada 17 orang yang masuk dalam gerbong mutasi pada April 2014 ini.

Mengapa promosi dan mutasi pimpinan PTA tersebut perlu dilakukan dan bagaimana mekanismenya?

Di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2014) pagi, Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. memberikan penjelasan mengenai hal itu kepada Badilag.net.

Pejabat eselon I itu mengungkapkan, promosi dan mutasi pimpinan PTA kali ini perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

“Tahun ini, hingga akhir Maret kemarin, ada empat Ketua PTA yang pensiun dan tiga posisi Wakil Ketua PTA lowong,” kata Dirjen Badilag.

Empat orang yang baru saja purnabhakti sebagai Ketua PTA ialah Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H. (Ketua PTA Banten), Drs. H. Muzani Zahri, SH., M.H. (Ketua PTA Jambi), Dr. H. M. Hasan H. Muhammad, S.H., M.H. (PTA Manado), dan Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.Hum (Ketua PTA Samarinda).

Tiga PTA yang untuk sementara tidak memiliki Wakil Ketua ialah PTA Yogyakarta, PTA Bandung dan PTA Bengkulu.

Untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan tersebut, dilakukanlah mutasi secara vertikal dan horizontal.

Mutasi secara vertikal atau promosi dialami oleh beberapa Wakil Ketua PTA yang diangkat menjadi Ketua PTA dan sejumlah hakim tinggi yang didaulat menjadi Wakil Ketua PTA. Sementara mutasi secara horizontal atau pergeseran posisi dialami beberapa Ketua PTA dan Wakil Ketua PTA.

Dari Badilag ke Rapim

Berbekal data yang ada di SIMPEG, pada awal Maret lalu, Badilag mulai menyusun nama-nama Ketua PTA, Wakil Ketua PTA dan hakim tinggi yang diproyeksikan akan dimutasi, beserta jabatan yang akan diduduki.

Daftar nama dan jabatan itu lantas diserahkan Badilag kepada Ketua Kamar Agama MA Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Berikutnya, dokumen itu dibahas Ketua Kamar Agama bersama para hakim agung di Kamar Agama.

Hasil pembahasan itu dibawa ke rapat pimpinan MA. Pada 8 April lalu, rapim MA digelar. Rapim itu dipimpin langsung oleh Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Peserta rapim terdiri atas dua Wakil Ketua MA, seluruh Ketua Kamar MA, Sekretaris MA, Kepala Badan Pengawasan MA dan Dirjen Badilag.

“Daftar yang disusun Badilag dan telah dibahas oleh para hakim agung di Kamar Agama itu akhirnya dibahas lagi dan disetujui dalam rapim MA,” kata Dirjen Badilag.

Sebagaimana proses promosi dan mutasi tenaga teknis lainnya, setelah hasil rapim MA itu diumumkan dan nama beserta jabatan yang baru telah diketahui, Dirjen Badilag meminta agar mereka yang menjalani mutasi segera mengoreksi keakuratan data kepegawaian mereka di SIMPEG.

Di samping itu, Dirjen Badilag juga meminta agar mereka segera menyelesaikan administrasi berkas perkara yang telah diputus dan mengembalikan berkas perkara yang masih dalam proses penyelesaian kepada atasan langsung.

Satu lagi, Dirjen Badilag meminta mereka agar lekas mengirimkan berkas kelengkapan untuk pengurusan biaya pindah.

[hermansyah]

Badilag Ngebut Selesaikan Tiga PR

Details

Created on Wednesday, 16 April 2014 06:42

Last Updated on Wednesday, 16 April 2014 06:42

Written by Administrator

Hits: 7

Jakarta l Badilag.net

Ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang hendak dirampungkan Badilag dalam waktu dekat. Ketiga PR itu ialah format SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) tenaga teknis peradilan agama, evaluasi SOP (Standard Operating Procedure), dan petunjuk teknis atas Perma 1 Tahun 2014.

“Tolong, ini harus diselesaikan segera,” pinta Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., kepada para pejabat eselon II, eselon III, dan IV Badilag, saat memimpin rapat program prioritas Badilag, Senin (14/4/2014).

Penyusunan format SKP menjadi tanggung jawab Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Badilag.  Evaluasi SOP juga menjadi tanggung jawab Sekretariat, tepatnya Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Sementara itu, penyusunan Juknis Perma 1 Tahun 2014 di lingkungan peradilan agama menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Perma 1 Tahun 2014 berisi tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Badilag mulai merancang format SKP untuk aparat peradilan agama saat menyelenggarakan rapat kerja di Bandung, awal Februari lalu. Acuan penyusunan SKP itu ialah Peraturan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.

Evaluasi SOP dilakukan Badilag beberapa kali, dimulai pada pertengahan Maret lalu. Total SOP yang dievaluasi berjumlah 213. Seluruh SOP itu berlaku di Badilag yang terdiri dari empat unit kerja eselon II, 14 unit kerja eselon III dan 42 unit kerja eselon IV.

Penyusunan Juknis Perma 1 Tahun 2014 di lingkungan peradilan agama mulai dilakukan Badilag pada awal Maret lalu. Juknis itu mengatur lebih rinci mengenai pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) dan posbakum.

Dirjen Badilag mengungkapkan, ketiga dokumen itu bukan saja penting untuk Badilag, namun juga sangat dibutuhkan oleh aparat peradilan agama, baik di tingkat pertama maupun banding. Karena itu, ia meminta ketiga PR itu segera dituntaskan oleh unit-unit kerja yang telah diberi tanggung jawab.

Sekretaris Ditjen Badilag Tukiran, S.H., M.M. menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti instruksi Dirjen Badilag.

“Awal  bulan depan, kami harapkan dirampungkan. Kami mohon para Kabag agar jadwal kegiatan disesuaikan. Jangan karena sibuk menangani bimtek, tugas-tugas ini terlantar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan agama Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. juga menegaskan kesanggupannya untuk menyelesaikan penyusunan Juknis Perma 1 Tahun 2014 tepat waktu.

[hermansyah]

DIYAT ATAU PEMERASAN TERHADAP NEGARA

Details

Created on Monday, 14 April 2014 08:15

Last Updated on Monday, 14 April 2014 08:15

Written by Administrator

Hits: 6

(Refleksi Terhadap Kasus Hukum Satinah di Pengadilan Arab Saudi)

Oleh: Muhamad Choirudin, S.HI.

Prolog

Telah kita ketahui bersama, dalam kasus Satinah, pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk memenuhi uang diyat yang disyaratkan oleh keluarga majikan Satinah sebesar 7 juta riyal atau sekitar 21 miliyar rupiah. Keputusan tersebut diambil melalui rapat terbatas kabinet pada hari Rabu, 2 April 2014, yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), di mana hadir pula pada rapat terbatas tersebut Menlu Marty Natalegawa dan Menakertrans Muhaimin Iskandar2.

Keputusan pemerintah tersebut tentu patut untuk diapresiasi, meskipun sebenarnya banyak pihak yang justru bersikap apriori terhadap keputusan itu karena dua alasan mendasar. Pertama, keputusan Pemerintah tersebut lebih terlihat sebagai langkah politik (parpol) penguasa atas nama negara untuk mendapat simpati spontan publik menjelang Pemilu Legislatif 9 April kemarin. Kedua, keputusan tersebut justru mengindikasikan lemahnya diplomasi antar negara di bidang ketenagakerjaan terutama dengan Arab Saudi, karena seringkali Pemerintah Indonesia seolah tidak berdaya menghadapi kasus hukum yang menimpa sebagian TKI di Arab Saudi.

selengkapnya KLIK DISINI