Sambut Arus Masuk e-Dokumen, Kepaniteraan Adakan Sosialisasi di Lingkungan MA

Details

Created on Wednesday, 23 July 2014 04:34

Last Updated on Wednesday, 23 July 2014 04:34

Written by Administrator

Hits: 4

JAKARTA | (23/7) -  Kewajiban mengirim e-dokumen bagi setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang diperintahkan oleh SEMA 1 Tahun 2014 mulai dilaksanakan oleh pengadilan. Setiap hari, selalu ada notifikasi dari sistem Direktori Putusan bahwa ada kiriman dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/PK. Menyambut hal tersebut, Kepaniteraan MA menggelar sosialisasi terhadap unit kerja yang terkait dengan penanganan perkara di MA, yaitu Direktorat Pranata dan Kepaniteraan Muda. Kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Kepaniteraan tersebut dilaksanakan mulai 21s.d 23 Juli 2014 di Hotel Aryaduta, Lippo Village Tangerang.

Panitera MA, Soeroso Ono, membuka kegiatan sosialisasi tersebut pada Senin malam (21/7) yang dilanjutkan dengan pengarahan tentang SEMA 1 Tahun 2014 dan Petunjuk Pelaksanaannya.  Hadir mendampingi panitera pada acara pembukaan: Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda, dan para Direktur Pranata dan Tatalaksana. Hadir sebagai peserta dari lingkungan Direktorat Pranata adalah para Kasubdit dan staf pengelola  Direktori Putusan. Sedangkan dari lingkungan Kepaniteraan Muda yang menjadi peserta adalah para koordinator dan staf pengolah data.

Selanjutnya...

Ketua MA Hadiri Rakor Pimpinan Lembaga Negara di MK

Details

Created on Monday, 21 July 2014 02:21

Last Updated on Monday, 21 July 2014 02:25

Written by Administrator

Hits: 7

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu, tengah melakukan proses rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden secara berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Berkaitan dengan itu, sejumlah pimpinan lembaga negara, termasuk Presiden berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK).Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, menghadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) pimpinan lembaga negara yang dihadiri Presiden Susoilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, para Pimpinan sepakat bahwa KPU dan kemungkinan MK, tengah menjadi simpul kritis penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Pimpinan Lembaga Negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di lantai 2 MK, Jakarta (18/7), dan baru selesai jelang buka puasa. Usai berbuka, ketua MK didampingi seluruh kepala lembaga negara memberikan keterangan pers terkait pertemuan koordinasi tersebut. Pada kesempatan itu, Hamdan Zoelva

Read more...

PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA IDUL FITRI 1435 H/2014

Details

Created on Tuesday, 22 July 2014 02:34

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 02:34

Written by Administrator

Hits: 9

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 184-1/SEK/KU.01/7/2014 tanggal 17 Juli 2014. Adapun surat keputusan tersebut mengenai Pemberitahuan Cuti Bersama dalam rangka Idul Fitri 1435 H/2014.Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat keputusannya perihal tersebut diatas.(Sony/humas)

• Berikut kami sampaikan lampirannya

SUMPAH ADVOKAT SEBAGAI UNIFIKASI INTEGRITAS KEHAKIMAN

Details

Created on Friday, 18 July 2014 07:44

Last Updated on Friday, 18 July 2014 07:44

Written by Administrator

Hits: 7

(Sebuah Refleksi)

Oleh : Erfani Aljan Abdullah

Tentu kita belum lupa, beberapa waktu lalu sebelas Hakim Pengadilan Agama di Ponorogo menjadi ‘korban’ kisruh legalitas advokat beracara di Pengadilan2. Kisruh klasik itu hingga kini belum berakhir pada win win solution. Hampir dipastikan, persidangan dengan Kuasa Hukum advokat yang tak mengantongi sumpah, berujung dengan ketidakpuasan, yang tidak sedikit menjadi aduan di Komisi Yudisial (KY). Rupanya permasalahan itu, tidak saja bagi Majelis Hakim yang menolak, karena kasus di Ponorogo, menjadi fakta bahwa Majelis Hakim yang menerima pun adalah sesuatu yang dilematis. Polemik perihal legalitas advokat ini sejatinya bukan yang pertama kali. Karena pada 2011 lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon pun dicopot dari jabatannya sebab mengangkat sumpah advokat KAI3. Menyusul polemik ini, Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki, mengimbau agar peradilan tak ikut campur perseteruan advokat.4 Meski imbauan itu dirasa melindungi peradilan utamanya hakim, namun praktik di lapangan, hakim mau tidak mau harus berperan dalam pelaksanaan Undang-Undang Advokat dengan memastikan advokat yang beracara telah diangkat sumpahnya di Pengadilan Tinggi (PT). Sebaliknya, jika hakim acuh saja membiarkan advokat beracara tanpa sumpah di PT, maka akan ada persoalan konsekuensi yuridis dengan persidangan dan legal standing advokat, karena Undang-Undang lah yang menentukan prasyarat beracara bagi advolat itu berupa sumpah di PT.

selengkapnya KLIK DISINI